• Jelajahi

    Copyright © Lingkar Media
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    LSHS dan IPAL di 9 Dapur MBG Bojonggenteng Diduga Belum Merata, Korcam SPPI Angkat Bicara

    Rabu, 5/20/2026 07:01:00 AM WIB Last Updated 2026-05-20T14:01:43Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    SUKABUMI — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa kini menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Bojonggenteng diduga belum sepenuhnya menerapkan standar pengelolaan limbah sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).


    Temuan tersebut mencuat setelah adanya dugaan pembuangan limbah air cucian ompreng dan aktivitas dapur lainnya langsung ke saluran air tanpa melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selain itu, penerapan LSHS di sejumlah dapur MBG juga disebut belum berjalan menyeluruh.


    Dadi Supriadi selaku SPPI sekaligus Koordinator Kecamatan (Korcam) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kecamatan Bojonggenteng mengakui bahwa dari total sembilan dapur SPPG yang beroperasi, baru sebagian kecil yang diketahui telah memiliki IPAL.


    “Untuk saat ini sepengetahuan saya, dari sembilan dapur SPPG di Kecamatan Bojonggenteng, kemungkinan baru satu atau dua dapur yang sudah memiliki IPAL. Salah satunya dapur saya sendiri,” ujar Dadi saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon.


    Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan dan kepatuhan dapur MBG terhadap standar lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah. Sebab, pengelolaan limbah dapur menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan, kesehatan lingkungan, dan keamanan program MBG itu sendiri.


    Menanggapi dugaan adanya dapur yang masih membuang limbah langsung ke selokan, Dadi menyarankan agar media melakukan konfirmasi langsung kepada pihak pengelola dapur atau kepala SPPG masing-masing.


    “Silakan datang langsung ke dapurnya dan tanyakan apakah sudah menggunakan IPAL sesuai aturan atau belum,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi peran media sebagai sosial kontrol dalam mengawasi jalannya program pemerintah. Menurutnya, keterbatasan koordinasi di tingkat kecamatan membuat tidak seluruh aktivitas dapur dapat dipantau secara menyeluruh oleh Korcam SPPI.


    “Terima kasih kepada rekan-rekan media yang ikut mengawasi program ini. Karena saya juga sadar, tidak semua bisa terkontrol langsung oleh korcam,” pungkasnya.



    Timred

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini