250 RT/RW Kepung DPRD Kota Sukabumi, Tagih Janji Politik Rp10 Juta per RT

masukkan script iklan disini

Sukabumi. DPRD Kota Sukabumi mendadak menjadi pusat ledakan kekecewaan ratusan pengurus lingkungan, Rabu (20/5/2026). Sebanyak 250 perwakilan RT dan RW se-Kota Sukabumi mendatangi gedung dewan, melakukan orasi terbuka, lalu memaksa masuk ke ruang audiensi untuk menyampaikan tuntutan yang selama ini mereka anggap diabaikan pemerintah.

Suasana sempat memanas. Teriakan evaluasi terhadap wali kota menggema dari halaman gedung DPRD. Massa yang tergabung dalam Forum RT/RW se-Kota Sukabumi menilai pemerintah gagal memberikan kepastian terhadap sejumlah janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat akar rumput.

Namun di balik tuntutan administratif soal insentif dan program lingkungan, tersimpan kemarahan yang lebih besar: rasa diperalat saat dibutuhkan, lalu dilupakan setelah kekuasaan diraih.

Ketua RW 07 Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Abdul Azis tampil menjadi suara paling keras dalam audiensi tersebut. Pidatonya tanpa teks, emosional, dan penuh sindiran terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten.

“Kami ini garda terdepan penagihan SPPT PBB. Setiap hari membantu program pemerintah. Tapi ketika bicara hak dan kesejahteraan, kami seperti dianggap tidak penting,” katanya di hadapan anggota dewan.

Ucapan itu langsung disambut tepuk tangan dan sorakan peserta audiensi.

Forum RT/RW membawa empat tuntutan utama, yakni mempertahankan Program P2RW, memastikan insentif cair tepat waktu, mengevaluasi dana kelurahan, serta merealisasikan janji dana abadi Rp10 juta untuk setiap RT.

Bagi mereka, persoalan tersebut bukan sekadar angka dalam APBD. Ini menyangkut harga diri para pengurus lingkungan yang selama ini menjadi “tameng pertama” ketika masyarakat mengeluh soal bantuan sosial, administrasi, konflik warga, hingga persoalan keamanan lingkungan.

“Kadang semua masalah warga dilempar ke RT/RW. Tapi ketika kami menagih janji pemerintah, kami malah dianggap terlalu banyak menuntut,” ujar Abdul Azis.

Pernyataan paling keras muncul ketika ia mengingatkan bahwa aksi tersebut baru permulaan.

“Kalau setelah Iduladha tidak ada jawaban, kami akan turun lebih besar. Ini bukan ancaman, tapi peringatan,” tegasnya.

Kalimat itu menjadi penanda bahwa kegelisahan RT/RW di Kota Sukabumi tidak lagi bisa dipandang sebagai keluhan biasa. Mereka merasa menjadi mesin sosial yang terus dipakai pemerintah, tetapi tidak pernah benar-benar diberi posisi penting dalam kebijakan.

Meski pidatonya viral dan dianggap menyerang pemerintah, Abdul Azis menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan politik pribadi.

“Kami bukan musuh pemerintah. Kami membantu pemerintah setiap hari di lingkungan. Kami hanya ingin pemerintah konsisten terhadap janjinya sendiri,” katanya.

Audiensi itu akhirnya berubah menjadi gambaran telanjang tentang hubungan pemerintah dan masyarakat bawah yang mulai retak. Sebab demokrasi lokal tidak hanya diuji saat pemilu berlangsung, tetapi juga saat para pemegang kekuasaan diminta menepati janji setelah kemenangan diraih.

Red.